A+ A A-

PPMJ No. 10/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004 Tentang Bantuan Diakonia Sosial

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT
GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA
NOMOR: 10/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004
TENTANG
BANTUAN DIAKONIA SOSIAL

MAJELIS JEMAAT GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA

MENIMBANG:

  1. bahwa penatalayanan yang terus bertumbuh sebagai Jemaat yang mandiri dalam jajaran GPIB  perlu terus untuk dimantapkan dan ditingkatkan;
  2. bahwa untuk lebih memantapkan pelayanan Jemaat, serta kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan Gereja, khususnya yang berkaitan dengan Bantuan Diakonia Sosial  maka perlu diatur dalam suatu peraturan;
  3. bahwa untuk itu, dipandang perlu dibentuk Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat yang  mengatur hal tersebut.

MENGINGAT: Tata Gereja GPIB Tahun 1996 khususnya:

  1. Tata Dasar GPIB Bab III Pasal 5
  2. Peraturan Pokok Nomor 1 pasal 4 dan 5

MEMPERHATIKAN: 

Konsep peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat GPIB “EKKLESIA” di DKI Jakarta Nomor 10/PPMJ/Tahun 2002.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB "EKKLESIA" di DKI JAKARTA tentang BANTUAN DIAKONIA SOSIAL GPIB Jemaat “EKKLESIA” di DKI JAKARTA.

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
PENGERTIAN

Bantuan Pelayanan Diakonia ialah bantuan yang diberikan kepada Anggota Jemaat, Badan-badan Sosial atau pihak-pihak lain yang sangat mebutuhkan, yang pemahamannya didasarkan pada pengertian diakonia secara luas.

  1. Bantuan dalam bentuk uang, baik secara terus menerus atau hanya bersifat sementara waktu, yang diberikan sesuai Keputusan Majelis Jemaat.
  2. Bantuan barang berupa Sandang atau Pangan atas Keputusan Majelis Jemaat.

Pasal 2
TUJUAN

  1. Membantu meringankan beban penderitaan dari pihak-pihak yang sangat membutuhkan sebagai perwujudan nyata Misi Gereja di tengah dan bersama masyarakat.
  2. Menolong untuk kemudian seseorang atau keluarga dapat berusaha menolong dirinya sendiri.

Pasal 3
PENERIMA BANTUAN DIAKONIA

Yang dapat memperoleh Bantuan Diakonia Sosial GPIB Jemaat Ekklesia adalah :

  1. Anggota Jemaat dan sudah lanjut Usia tak ada pensiun atau lemah.
  2. Anggota Jemaat yang hidupnya berkekurangan.
  3. Anggota Jemaat Ekonomi sangat sederhana.
  4. Anak-anak usia Sekolah dari Keluarga sangat sederhana

Pasal 4
BENTUK BANTUAN DIAKONIA

  1. Sumbangan diberikan dalam bentuk uang.
  2. Sumbangan dalam bentuk barang berupa Pangan atau Sandang.

Pasal 5
PELAKSANA

  1. Pelaksana Pelayanan Diakonia Sosial dilaksanakan oleh Komisi Diakonia.
  2. Majelis Jemaat dapat saja mebentuk pelaksana setingkat Badan Pengelola Diakonia yang akan diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 6
JENIS BANTUAN

  1. BANTUAN KEUANGAN
    1. Uang Bantuan Rutin
      1. Diberikan kepada Anggota Jemaat yang sudah lanjut usia, Janda dan tidak punya anak.
      2. Bila yang bersangkutan meninggal dunia, atau pindah wilayah Pelayanan/Jemaat atau Gereja lain, maka bantuan rutinnya dihentikan.
      3. Besarnya uang Bantuan Rutin ditetapkan oleh Majelis Jemat.
    2. Uang Bantuan Insidentil
      1. Diberikan kepada Anggota Jemaat yang sangat membutuhkan untuk mengikuti pelatihan demi untuk memiliki keterampilan kerja.
      2. Diberikan kepada Perorangan/Keluarga yang bukan Jemaat, tetapi sangat membutuhkan.
      3. Besarnya Jumlah bantuan diputuskan oleh Majelis Jemaat c.q. Pelaksana Harian Majelis Jemaat.
    3. Uang Bantuan Pemakaman
      Diberikan kepada keluarga Warga Jemaat sebagai bantuan guna meringankan pembiayaan pemakaman, yang jumlahnya ditentukan oleh Majelis Jemaat.
    4. Uang Bantuan Pendidikan
      1. Diberikan kepada anak-anak Jemaat usia Sekolah (Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)) penerima bantuan Diakonia.
      2. Lamanya bantuan adalah 3 (tiga) tahun  dan dapat diperpanjang sampai tingkat SLTA.

Pasal 7
CARA MENDAPATKAN UANG BANTUAN RUTIN

  1. ANGGOTA JEMAAT TERDAFTAR
    1. Permohonan untuk mendapatkan bantuan diajukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat c.q. Pelaksana Harian Majelis Jemaat dengan diketahui oleh Koordinator Sektor setempat dimana yang bersangkutan berdomisili.
    2. Sebelum seseorang, atau keluarga disetujui untuk mendapatkan bantuan, perlu diadakan tinjauan apakah yang bersangkutan benar-benar layak untuk menerima.
    3. Bila yang bersangkutan memiliki sanak keluarga, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari sanak keluarganya.
  2. PANTI-PANTI SOSIAL
    1. Permohonan diajukan kepada Majelis Jemaat c.q. Pelaksana Harian Majelis Jemaat.
    2. Besarnya bantuan dan lamanya bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai penerima uang bantuan rutin.
  3. PENGESAHAN PENERIMAAN
    1. Diajukan oleh Kordinator Sektor ke PHMJ dengan tembusan ke Komisi Diakonia.
    2. Komisi Diakonia mengadakan perkunjungan kepada calon penerima bantuan Diakonia dan hasilnya dilaporkan kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat.
    3. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB EKKLESIA memutuskan pengesahan penerima uang setelah ada laporan kunjungan dari  Komisi Diakonia.

Pasal 8
HAL-HAL LAIN

  1. Bantuan-bantuan lainnya dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu baik berbentuk uang atau barang dalam merayakan Hari-Hari Khusus (Natal atau Paskah).
  2. Bantuan Pelayanan Diakonia Sosial khususnya Uang Bantuan Rutin yang disahkan Sidang Majelis Jemaat harus dituangkan dalam Surat Keputusan.
  3. Hal-hal lain yang berhubungan dengan Bantuan Pelayanan Diakonia Sosial yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan oleh Majelis Jemaat dengan memperhatikan saran dari Komisi Diakonia.

 

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
PERUBAHAN

  1. Peraturan Pelaksanaan ini hanya dapat dirobah melalui Sidang Majelis Jemaat dengan memperhatikan Tata Gereja dan Peraturan-Peraturan GPIB yang berlaku.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksana Majelis Jemaat ini, diatur dalam petunjuk Pelaksana Majelis Jemaat atau diatur dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat.

Pasal 10
PEMBERLAKUAN

Peraturan Pelaksana Majelis Jemaat ini mulai diberlakukan sejak tanggal penetapannya oleh Sidang Majelis Jemaat dan kemudian disahkan oleh Majelis Sinode GPIB. 

 

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal: 1 Nopember 2004

Disahkan di oleh Majelis Sinode GPIB
Pada tanggal: 18 Nopember 2004