A+ A A-

PPMJ No. 8/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004 Tentang Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ)

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT
GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA
NOMOR: 8/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004
TENTANG
BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT (BPPJ)

MAJELIS JEMAAT GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA

MENIMBANG:

  1. bahwa penatalayanan yang terus bertumbuh sebagai Jemaat yang mandiri dalam jajaran GPIB  perlu terus untuk dimantapkan dan ditingkatkan;
  2. bahwa untuk lebih memantapkan pelayanan Jemaat, serta kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan Gereja, khususnya yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat maka perlu diatur dalam suatu peraturan;
  3. bahwa untuk itu, dipandang perlu dibentuk Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat yang  mengatur hal tersebut.

MENGINGAT:

  1. Tata Gereja GPIB Tahun 1996 khususnya:
    1. Tata Dasar GPIB Bab VIII pasal 21, 2
    2. Peraturan Pokok Nomor 1 pasal 18
  2. Tata Gereja Tahun 1982, khususnya Peraturan Nomor 8 Tahun 1982

MEMPERHATIKAN: 

Konsep peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat GPIB “EKKLESIA” di DKI Jakarta Nomor 8/PPMJ/Tahun 2002.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB "EKKLESIA" di DKI JAKARTA tentang Badan Pemeriksaan Perbendaharaan JEMAAT GPIB Jemaat “EKKLESIA” di DKI JAKARTA. 

Pasal 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Badan ini disebut Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat atau disingkat BPPJ, berdomisili ditempat kedudukan Majelis Jemaat GPIB "Ekklesia".

Pasal 2
STATUS DAN FUNGSI

  1. Badan Pemeriksa Perbendaharan Jemaat adalah suatu badan otonom dipilih oleh Warga Sidi, diangkat, disahkan dan ditetapkan oleh Majelis Sinode GPIB.
  2. Fungsi BPPJ ialah mengadakan Pemeriksaan  dalam rangka pengelolaan perbendaharan Jemaat GPIB Ekklesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  3. Pemeriksaan yang dimaksud pada ayat 2 diatas dilakukan dengan cara:
    1. Memberikan petunjuk/bimbingan dan arahan dibidang tata usaha keuangan agar pengelolaan perbendaharaan keuangan dan harta milik Gereja dapat dijalankan menurut prosedur kerja dan ketentuan/peraturan yang berlaku untuk itu.
    2. Meneliti/memeriksa dan mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dalam proses pengelolaan perbendaharaan Gereja apakah sesuai ketentuan.
    3. Memberikan laporan  pernyataan tentang kebenaran formal atas material serta hasil temuan dalam rangka penilaian pertanggung jawaban perbendaharaan keuangan dan perbendaharaan harta  milik Gereja.
    4. Memberikan saran-saran untuk menyelesaikan masalah-masalah perbendaharaan keuangan dan harta milik Gereja.
  4. BPPJ dapat melakukan tugas Pemeriiksaan sewaktu-waktu  dalam rangka pemeriksaan    perbendaharaan Gereja yang bernaung di bawah Majelis Jemaat GPIB "Ekklesia".

Pasal 3
KEANGGOTAAN, MASA JABATAN DAN SUSUNAN  PENGURUS

  1. BPPJ beranggotakan Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang  yang dipilih melalui Pertemuan Warga Sidi Jemaat. Masa jabatan anggota BPPJ sama dengan masa jabatan anggota Majelis Jemaat dan diperkenalkan kepada jemaat dalam Ibadah Hari Minggu.
  2. Anggota BPPJ memilih dari antara mereka sendiri, susunan pengurus terdiri dari:
    1. Seorang Ketua, merangkap sebagai anggota.
    2. Seorang Sekretaris, merangkap sebagai anggota.
    3. Dan lainnya sebagai Anggota.
  3. Pengangkatan anggota BPPJ disahkan oleh Majelis Sinode.

Pasal 4
KUALIFIKASI JABATAN

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota BPPJ, maka yang bersangkutan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

  1. Warga Sidi Jemaat GPIB yang terdaftar dan berdomisili di wilayah Jemaat GPIB “Ekklesia” sekurang-kurangnya 6 bulan.
  2. Mempunyai integritas pribadi dan tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kasus di bidang      keuangan.
  3. Mempunyai cukup pengetahuan/keahlian di bidang:
    1. Administrasi Keuangan / Perbendaharaan.
    2. Teknik pemeriksaan (Auditing) pertanggung-jawaban keuangan dan harta milik.
  4. Mempunyai cukup waktu untuk dapat melakukan tugasnya secara tetap.
  5. Anggota Majelis Jemaat, Badan Pembantu dan Badan Pelaksana tidak dibenarkan merangkap keanggotaan BPPJ.

Pasal 5
APARATUR DAN SARANA KERJA

  1. Dalam melakukan pemeriksaan maka, BPPJ berpedoman, pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berjalan  yang telah ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat, serta daftar inventaris harta milik gereja yang bernaung GPIB Jemaat " Ekklesia".
  2. Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari (seperti dokumentasi surat-menyurat, pengelolaan data untuk penyusunan laporan keuangan / perbendaharaan dan hak milik), maka kepada BPPJ dapat diberikan sarana kerja berupa:
    1. Ruang Kerja dan peralatannya di komplek gedung Gereja, jika sarana memungkinkan.
    2. Bantuan tenaga karyawan.
    3. Fasilitas-fasilitas lainnya dalam melakukan tugas khusus atas permintaan Majelis Jemaat.
  3. Biaya-biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas BPPJ seperti yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat 5.1 dan 5.2 diatas dibebankan pada anggaran Majelis Jemaat.

Pasal 6
TATA CARA  PEMERIKSAAN

  1. Para Anggota BPPJ melakukan tugasnya berdasarkan pembagian tugas yang ditetapkan diantara anggota BPPJ sendiri.
  2. Untuk dapat melaksanakan tugas pemeriksaan dengan lancar, maka tata usaha perbendaharaan/ pembukuan Majelis Jemaat harus bersedia pada tiap hari kerja untuk sewaktu-waktu  dapat diperiksa oleh para anggota BPPJ. Para petugas pembukuan/kas Jemaat yang bersangkutan, wajib memberi segala keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dimaksud.
  3. Pemeriksaan formal atas keseluruhan laporan pertanggung jawaban keuangan Majelis Jemaat dilakukan 4 (empat) kali setahun bersamaan dengan penyusunan Laporan Keuangan Majelis Jemaat yang dilakukan per triwulan sekali atau atas dasar permintaan Sidang Majelis Jemaat  untuk disampaikan kepada Sidang Majelis Jemaat.
  4. Laporan hasil pemeriksaan BPPJ dikonsultasikan oleh BPPJ dengan PHMJ sebelum dilaporkan kepada Sidang Majelis Jemaat GPIB "Ekklesia".

Pasal 7
PERTANGGUNG-JAWABAN JABATAN

  1. Pada akhir masa tugas Pelaksana Harian Majelis Jemaat, BPPJ membuat laporan hasil pemeriksaan tentang keberadaan Perbendaharaan Jemaat, selama masa tugas berjalan, sebagai lampiran naskah serah terima Jabatan kepada PHMJ periode berikutnya.
  2. Laporan tahunan kepada Majelis Sinode melalui Majelis Jemaat tentang hasil pekerjaannya selama masa tugasnya.
  3. Sama halnya dengan  pergantian Majelis Jemaat, bahwa setelah Serah Terima Jabatan Majelis yang lama kepada yang baru, maka tugas pekerjaan dinyatakan terakhir.

Pasal 8
PERUBAHAN

  1. Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Majelis Jemaat.
  2. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini dapat dirubah hanya berdasarkan Keputusan Sidang Majelis Jemaat.
  3. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini dapat diberlakukan berdasarkan Ketetapan Sidang Majelis Jemaat.

Pasal 9
PEMBERLAKUAN

Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat dan kemudian disahkan oleh Mejelis Sinode GPIB. 

 

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal: 1 Nopember 2004

Disahkan di oleh Majelis Sinode GPIB
Pada tanggal: 18 Nopember 2004