A+ A A-

PPMJ No. 7/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004 Tentang Pengelolaan Perbendaharaan Jemaat

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT
GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA
NOMOR: 7/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN JEMAAT

MAJELIS JEMAAT GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA

MENIMBANG:

  1. bahwa penatalayanan yang terus bertumbuh sebagai Jemaat yang mandiri dalam jajaran GPIB  perlu terus untuk dimantapkan dan ditingkatkan;
  2. bahwa untuk lebih memantapkan pelayanan Jemaat, serta kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan Gereja, khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Perbendaharaan Jemaat maka perlu diatur dalam suatu peraturan;
  3. bahwa untuk itu, dipandang perlu dibentuk Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat yang mengatur hal tersebut.

MENGINGAT: Tata Gereja GPIB Tahun 1996 khususnya:

  1. Tata Dasar GPIB Bab IV dan Bab III
  2. Peraturan Pokok Nomor 1
  3. Peraturan No.5 tahun 1982

MEMPERHATIKAN: 

Konsep peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat GPIB “EKKLESIA” di DKI Jakarta Nomor 7/PPMJ/Tahun 2002.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB "EKKLESIA" di DKI JAKARTA tentang PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN JEMAAT GPIB Jemaat “EKKLESIA” di DKI JAKARTA.

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
PENGERTIAN

Perbendaharaan GPIB Jemaat "Ekklesia" merupakan Karunia Tuhan,  berupa kekayaan yang meliputi segala harta  milik Gereja  baik yang dikelola Majelis Jemaat maupun yang dikelola oleh Badan-badan Pelaksana atau Badan Pembantu yang bernaung di bawah GPIB Jemaat "Ekklesia" yang terdiri dari:

  1. Uang tunai yang tersimpan di Kas Majelis Jemaat atau Bank dan kertas-kertas berharga berupa surat Deposito, Obligasi serta surat-surat berharga sejenisnya.
  2. Hutang Piutang atau perhitungan Keuangan dan benda  dengan pihak lain.
  3. Barang-barang bergerak dan tidak bergerak sesuai inventaris Jemaat.
  4. Lain-lain yang sah menurut hukum sebagai harta milik GPIB yang berada di bawah pengelolaan GPIB Jemaat "Ekklesia".

Pasal 2
SUMBER PENDAPATAN DAN PENGELUARAN JEMAAT

  1. Pendapatan Jemaat diperoleh dari:
    1. Persembahan:
      1. Persembahan tetap bulanan dari Warga Jemaat.
      2. Persembahan khusus, Baptis, Sidi dan Nikah.
    2. Persembahan Syukur:
      1. Perpuluhan.
      2. Persembahan syukur awal dan akhir tahun.
      3. Persembahan syukur lainnya.
      4. Persembahan dalam Ibadah/Kebaktian.
    3. Pemberian/Sumbangan:
      1. Pemberian/Sumbangan berupa uang/barang dan/atau penghibaan harta milik bergerak/tidak bergerak dari warga jemaat ataupun Badan-badan serta orang lain bukan warga Jemaat yang tidak mengikat.
    4. Tunjangan atau bantuan Pemerintah R.I, untuk kepentingan pelayanan.
    5. Hasil Usaha:
      1. Hasil usaha pengelolaan harta milik Jemaat.
      2. Hasil usaha lain yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GPIB dan Undang-undang yang berlaku.
  2. Pengeluaran Jemaat terdiri dari :
    1. Pengeluaran Rutin:
      1.  Biaya Personalia
      2.  Biaya Kantor
      3.  Biaya Umum
      4.  Biaya Pelayanan Umum
      5.  Biaya Rutin lainnya
    2. Pengeluaran Non Rutin:
      1.  Biaya Bidang-Bidang
      2.  Biaya Perjalanan Dinas
      3.  Biaya Pengadaan Prasarana/Inventaris
      4.  Biaya Persidangan Sinode/Konsultasi
      5.  Biaya Non Rutin lainnya

 

BAB II
FUNGSI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN JEMAAT

Pasal 3
FUNGSI PERBENDAHARAAN

Perbendaharaan Jemaat berfungsi sebagai salah satu alat penunjang pelayanan dalam usaha Jemaat melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Nya.

Pasal 4
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN

Pengelolaan perbendaharaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Penertiban pemasukan Keuangan Jemaat berupa pendapatan rutin dan non rutin yang telah dianggarkan.
  2. Penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang untuk pembayaran biaya-biaya dan pembelian barang sesuai dengan Anggaran Tahunan Jemaat, atau berdasarkan keputusan Majelis Jemaat.
  3. Pengaturan likuiditas Keuangan Jemaat agar dapat membiayai pelaksanaan Program  pada waktu yang tepat dengan jumlah dana yang tersedia untuk itu.
  4. Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan/Pembukuan tentang segala kegiatan/mutasi keuangan secara terpusat/sentralisasi.
  5. Penyusunan laporan pertanggung-jawaban Keuangan mingguan, bulanan, triwulanan dan tahunan secara berkala untuk diajukan kepada Majelis Jemaat sesudah di periksa oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat.
  6. Pengumpulan dan penyediaan data-data keuangan untuk  Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat.
  7. Pengarsipan secara baik dan teratur data-data/dokumen keuangan, kekayaan gereja di Kantor Majelis Jemaat selama jangka waktu tertentu  sesuai dengan Undang-Undang  yang berlaku.
  8. Pengurusan pertanggungan (Asuransi) harta milik Gereja.

Pasal 5
RUANG LINGKUP KEGIATAN PERBENDAHARAAN

  1. Menerima, menyimpan dan mengeluarkaan uang, termasuk uang di bank dan pengaturan likuiditas.
  2. Menyimpan, memelihara dan mengelola harta milik, termasuk dokumen pendukungnya dengan cermat, bertanggung-jawab dan bijaksana.
  3. Menata dengan cermat kewajiban/utang dan piutang GPIB Jemaat "Ekklesia" termasuk  kewajiban penjaminan.
  4. Menyelenggarakan manajemen risiko, termasuk menyusun dan memelihara sistim pengendalian intern untuk mengamankan harta milik Gereja.
  5. Menyusun, memutakhirkan dan mengimplementasikan anggaran penerimaan dan pengeluaran serta memantau varians yang terjadi antara anggaran dan realisasi.
  6. Menyelenggarakan catatan pembukuan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
  7. Menyusun laporan Keuangan yang tepat waktu dan relevan.

Pasal 6
TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA PERBENDAHARAAN

  1. Bendahara adalah Pejabat Gereja yang bertugas untuk mengurus Perbendaharaan Jemaat untuk dan atas nama Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ).
  2. Bila dalam susunan PHMJ terdapat lebih dari seorang Bendahara, maka Bendahara 1 bertugas mendampingi Bendahara atau mewakili/mengganti kedudukan Bendahara jika ia berhalangan.
  3. Dalam melakukan tugas Perbendaharaan, Bendahara dapat dibantu oleh tenaga-tenaga karyawan untuk pekerjaan Pemegang Kas dan Pemegang Buku serta urusan Perbendaharaan lainnya, dalam hal volume dan sifat pekerjaan menghendaki demikian.
  4. Bendahara bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.
  5. Uang yang disimpan di Bank atas nama GPIB Jemaat "Ekklesia, dapat diambil hanya atas otorisasi Bendahara bersama Ketua Majelis Jemaat dan/atau Ketua IV atau seorang pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
  6. Pengeluaran uang oleh Bendahara dapat dilakukan sesuai Anggaran atas otorisasi dari Ketua Bidang bersangkutan atau oleh PHMJ.

Pasal 7
KUALIFIKASI JABATAN BENDAHARA

  1. Untuk dapat dipilih dan diangkat mengurus Perbendaharaan Jemaat maka seseorang harus mempunyai cukup pengetahuan/keahlian tentang Perbendaharaan, sesuai dengan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, jujur, tekun, lugas, akurat dan tidak berada dalam keadaan pailit dan tidak pernah dihukum karena terlibat dalam perkara tindak pidana ( kasus penyalahgunaan keuangan).
  2. Ketua Majelis Jemaat tidak diperkenankan menjabat jabatan Bendahara. Apabila oleh karena sesuatu hal Bendahara tidak dapat melakukan tugasnya atau jabatan Bendahara menjadi lowong, maka segera diangkat seorang pejabat Bendahara dari kalangan Majelis Jemaat untuk mengisi lowongan dimaksud.
  3. Pengurus Inti Badan  Pembantu dan Badan Pelaksana tidak diperkenankan menjabat jabatan  yang berhubungan langung dengan urusan Perbendaharaan.

 

BAB III
TATA LAKSANA PEMBUKUAN

Pasal 8
PEMBUKUAN DAN PROSEDUR KERJA

  1. Sistim pembukuan Jemaat  disesuaikan dengan sifat dan volume pekerjaan dari setiap bidang Pelayanan/Kegiatan disertai pelaksanaan pencatatan mutasi-mutasi keuangan dan harta milik Gereja, dilakukan dengan tertib guna memudahkan pemeriksaan/kontrol pembukuan dengan baik. Serta memudahkan penyusunan Neraca dan Perhitungan hasil usaha Jemaat secara berkala. Untuk maksud tersebut di atas, diselenggarakan Pembukuan secara terpusat (sentralisasi) dan sedapat mungkin menggunakan:
    1. Buku Harian ( Kas, Bank dan Memorial )
    2. Buku Besar dan Buku Pembantu
    3. Buku/Daftar Neraca dan Daftar Penerimaan dan Pengeluaran.
  2. Pemegang Kas bertanggung jawab secara langsung terhadap Kas Majelis Jemaat yang  berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Bendahara.
  3. Pemegang Kas melakukan Pendapatan dan Belanja uang berdasarkan otorisasi dari Bendahara atau Pejabat lain yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
  4. Otorisasi Pendapatan dan Belanja uang Kas diberikan kepada Bendahara dengan persetujuan Ketua PHMJ yang membidangi.
  5. Pemegang Kas menyelenggarakan Buku Kas dan Buku Bank untuk mencatat mutasi Keuangan setiap hari.
  6. Setiap akhir hari kerja, Bendahara atau Pejabat lain yang ditugaskan untuk itu mengadakan pemeriksaan Saldo Kas dan kebenaran formil dari bukti-bukti Pendapatan/Belanja Kas yang telah dibukukan.
  7. Uang tunai yang di dalam Kas Majelis Jemaat dibatasi jumlahnya menurut kebutuhan pengeluaran harian. Kelebihan uang Kas disimpan  disuatu Bank dan perhitungan pembayaran dalam jumlah besar dengan pihak lain dibayar melalui Bank.
  8. Saldo Awal bulan Kas Sektor Pelayanan, dibatasi sejumlah maksimum dan besarnya ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat. Pada akhir bulan, Saldo Kas yang melebihi jumlah maksimum tersebut kelebihannya harus disetorkan ke Kas Jemaat.
  9. Setiap akhir minggu/bulan, Bendahara bersama anggota PHMJ yang ditugaskan untuk itu melakukan perhitungan kas ( kas opname) dan memeriksa kebenaran formal dan bukti Pendapatan/Belanja kas yang telah dibukukan dan hasilnya dimuat dalam berita acara pemeriksaan.
  10. Setiap akhir bulan Bendahara bersama PHMJ ditugaskan untuk melakukan pencocokan saldo menurut buku bank dengan rekening koran yang diterima dari bank.
  11. Setiap akhir tahun buku, Majelis Jemaat wajib menyusun dan memutakhiran daftar inventaris GPIB Jemaat "Ekklesia" yang berada di bawah penguasaannya.

Pasal 9
LAPORAN KEUANGAN

  1. Setiap Minggu Bendahara menyusun Laporan Pertanggung jawaban Keuangan, khusus menyangkut pelaksanaan kegiatan Pelayanan Sekretariat Majelis Jemaat yang diperiksa oleh Pengawas intern, kemudian dilaporkan kepada Jemaat melalui Warta Jemaat secara mingguan.
  2. Setiap Bulan Bendahara menyusun Laporan Pertanggung Keuangan yang diperiksa oleh BPPJ, dibahas dan disahkan oleh PHMJ.
  3. Setiap Triwulan Bendahara menyusun Laporan Pertanggung jawaban Keuangan yang diperiksa BPPJ, dibahas dan disahkan oleh PHMJ untuk kemudian disampaikan kepada Sidang Majelis Jemaat GPIB "Ekklesia".
  4. Laporan Tahunan Pertanggung jawaban Perbendaharaan Jemaat, disampaikan kepada Sidang Majelis Jemaat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sesudah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan untuk mendapat pengesahan Laporan tersebut disertai Laporan Pemeriksaan BPPJ.
  5. Laporan Tahunan Pertanggung jawaban Perbendaharaan Jemaat  pada ayat 9.4  pasal ini, disampaikan kepada Majelis Sinode selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan, setelah disahkan oleh Sidang Majelis Jemaat.
  6. Laporan Keuangan dalam rangka alih tugas Ketua Majelis Jemaat terdiri dari Laporan Kas dan Bank, Daftar Inventaris Jemaat serta Memori Akhir Tugas.
  7. Semua Laporan Keuangan ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua IV PHMJ.

Pasal 10
SANKSI

Jika di dalam pemeriksaan Saldo Kas Harian dan pemeriksaan Kas secara Berkala, didapati jumlah uang yang ada tidak sesuai dengan jumlah Saldo Buku, maka ditempuh prosedur administratif sebagai berikut:

  1. Jika terjadi kelebihan Kas, maka kelebihan tersebut dibukukan sebagai pendapatan Jemaat.
  2. Jika terjadi kekurangan Kas yang tidak disengaja, maka kekurangan itu dibukukan sebagai piutang/tagihan Jemaat terhadap Bendahara yang bersangkutan, sedangkan jangka waktu penyelesaiannya ditetapkan oleh PHMJ.
  3. Jika kekurangan Kas itu terjadi karena disengaja oleh Bendahara yang bersangkutan, yang harus dibuktikan melalui investigasi oleh BPPJ, Bendahara diwajibkan mengganti kekurangan Kas dimaksud.
  4. Dalam hal Bendahara menolak bertanggung jawab untuk mengganti kekurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.3, maka ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum oleh Majelis Jemaat sesuai ketentuan Peraturan No.4 psl. 7 ayat 2.
  5. Dalam hal yang bertanggung jawab atas kekurangan Kas dimaksud tidak tunduk pada peraturan No.4 maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi:
    1. Diberhentikan dengan hormat dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan.
    2. Diselesaikan melalui jalur hukum.
  6.  

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 11
PENGAWASAN

  1. Pengawasan perbendaharaan Jemaat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
    1. Pengawasan intern dilakukan oleh masing-masing Ketua Pelaksana kegiatan Pelayanan dan dipertanggung jawabkan kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.
    2. Pengawasan ekstern dilakukan oleh BPPJ paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
  2. Setiap  bulan Ketua Majelis Jemaat mengadakan "kas opname" dan hasil pemeriksaan dimaksud dilaporkan kepada PHMJ atau dapat saja tugas ini dilaksanakan oleh BPPJ.

Pasal 12
PEMERIKSAAN

  1. Pemeriksaan Perbendaharaan Jemaat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk yang umum, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip Akutansi dan Standard Auditing oleh BPPJ dan dilaporkan kepada Majelis Jemaat.
  2. Setiap Pengelola Anggaran di setiap pelaksanaan kegiatan Pelayanan harus melakukan pemeriksaan keuangan di dalam Kas masing-masing.
  3. Bendahara bersama-sama Pengelola Harta Milik mengadakan pemeriksaan yang menyangkut barang bergerak dan barang tidak bergerak sedikitnya setiap 6 (enam) bulan.
  4. Atas permintaan Ketua Majelis Jemaat, sewaktu-waktu BPPJ dapat mengadakan pemeriksaan uang di Kasi/Bank.

 

BAB V
ANGGARAN

Pasal 13
PERENCANAAN DAN ANGGARAN

  1. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dibuat dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan berdasarkan Program GPIB Jemaat "Ekklesia".
  2. Anggaran Jemaat dibuat dan disusun oleh Majelis Jemaat dengan memperhatikan pendapat/usul Warga Jemaat.
  3. Tahun Anggaran GPIB Jemaat "Ekklesia" berlaku dari tanggal 1 April tahun berjalan sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.
  4. Anggara berfungsi sebagai alat pengendali keuangan baik penerimaan dan pengeluaran secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian hasil  optimal atas rencana kerja GPIB Jemaat "Ekklesia".
  5. Anggaran meliputi Anggaran Rutin , Non Rutin/Program dan Proyek.

Pasal 14
PENYUSUNAN ANGGARAN

  1. Setiap Pelaksana kegiatan Pelayanan wajib membuat usulan Rencana Program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) kepada PHMJ paling lambat bulan Februari.
  2. Bilamana  pelaksanaan kegiatan Pelayanan terlambat atau tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 14.1 pasal ini, maka pelaksanaannya menggunakan Anggaran Tahun sebelumnya.
  3. Rencana Program dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut pada ayat 14.1 pasal ini diajukan dalam rapat kerja dan disahkan dalam Sidang Majelis Jemaat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berlakunya tahun Anggaran baru untuk mendapat pengesahannya.
  4. Anggaran Tahunan BPPJ disusun oleh BPPJ dan dimasukkan dalam Anggaran Tahunan GPIB Jemaat "Ekklesia" oleh PHMJ, sebelum diajukan untuk pengesahan Sidang Majelis Jamaat.

Pasal 15
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

  1. Bilamana pelaksanaan kegiatan Pelayanan menghendaki suatu perubahan Anggaran, maka pelaksana yang bersangkutan harus mengajukan usul perubahan kepada PHMJ paling lambat 3 (tiga) minggu sebelumnya.
  2. Perubahan Anggaran dapat diputuskan oleh Sidang Majelis Jemaat atau dalam keadaan mendesak oleh Rapat PHMJ yang akan mempertanggungjawabkan perubahan Anggaran tersebut kepada Sidang Majelis Jemaat.

 

BAB VI
PELAKSANA ANGGARAN

Pasal 16
PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN

  1. Dalam pelaksanaan Program dan Anggaran ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan pelayanan adalah:
    1. Kantor Majelis Jemaat
    2. Badan Pembantu dan Badan Pelaksana GPIB Jemaat "Ekklesia".
  2. Setiap pelaksanaan kegiatan Pelayanan mempunyai Pengelola Perbendaharaan sebagai Pembantu Bendahara Jemaat.

 Pasal 17
PENGELOLA ANGGARAN

Pengelola anggaran setiap pelaksanaan kegiatan Pelayanan adalah sebagai berikut:

  1. Pelaksana kegiatan Pelayanan Kantor Majelis Jemaat ialah Ketua-ketua Bidang, Sekretariat dan Bendahara.
  2. Pelaksana kegiatan Pelayanan Badan Pembantu dan Badan Pelaksana ialah Ketua dan Bendahara.

Pasal 18
TANGGUNG JAWAB

  1. Pelaksana kegiatan Pelayanan Kantor Majelis Jemaat adalah PHMJ c.q. Bendahara Penanggung jawab semua Anggaran GPIB Jemaat "Ekklesia".
  2. Keputusan/kebijakan yang dikeluarkan maupun tanggung jawab yang diberikan oleh Pelaksana kegiatan Pelayanan Kantor Majelis Jemaat dibatasi oleh Ketetapan/Keputusan Sidang Majelis Jemaat maupun Rapat PHMJ.
  3. Pelaksana kegiatan Pelayanan Badan Pembantu dan Badan Pelaksana bertanggung jawab:
    1. Struktural fungsional kepada Bendahara PHMJ c.q. Bendahara.
    2. Struktural intern kepada Ketua masing-masing BPK.
  4.  

BAB VII
PERHITUNGAN KHUSUS

Pasal 19
MODAL KERJA

  1. Berdasarkan Anggaran yang tersedia, Majelis Jemaat dapat memberikan dana Pelayanan sebagai Modal Kerja kepada Badan Pembantu dan Badan Pelaksana pada tingkat Jemaat dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pemberian Modal Kerja dibatasi pada Dana yang tersedia.
    2. Setiap bulan, Badan Pembantu dan Badan Pelaksana dimaksud di atas menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan beserta bukti-buktinya kepada Majelis Jemaat untuk dibukukan dalam pembukuan Jemaat.
    3. Saldo uang kas dari Badan Pembantu dan Badan Pelaksana tersebut pada setiap akhir Anggaran disetor ke Kas Majelis Jemaat.
    4. Saldo Kas/Kekayaan, Pertanggung jawaban Keuangan dan bukti-bukti suatu kegiatan Panitia, diserahkan kepada Majelis Jemaat untuk dibukukan dalam Pembukuan Jemaat.
  2. Hubungan Keuangan antara Jemaat dengan Badan/Lembaga yang bersifat otonom, diatur dalam suatu Perjanjian yanag dibuat khusus untuk itu.

 

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 20
PENGGUNAAN RUANG PERTEMUAN

  1. Ruang Pertemuan GPIB Jemaat "Ekklesia" digunakan untuk semua kegiatan Majelis Jemaat dan Badan – Badan dibawahnya.
  2. Dapat digunakan oleh yang bukan Jemaat dengan memberikan Sumbangan sesuai yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
  3. Penggunaan oleh Warga Jemaat GPIB Jemaat "Ekklesia" yaitu dengan memberikan sumbangan 50 % dari sumbangan yang dikenakan kepada yang bukan Jemaat.
  4. Hasilnya digunakan untuk perawatan gedung dan menunjang anggaran Jemaat.

Pasal 21
PANJAR DAN PINJAMAN

  1. Yang berhak mendapat Panjar atau Pinjaman dari Kas Jemaat adalah Pendeta yang ditempatkan serta Karyawan kantor Majelis Jemaat.
  2. Panjar atau Pinjaman tidak boleh melebihi jumlah pendapatan selama 1 (satu) bulan Gaji dari Yang bersangkutan.

 

BAB IX
KETENTUAN PERUBAHAN DAN PEMBERLAKUAN

Pasal 22
PERUBAHAN

  1. Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini diatur dalam Petunjuk Tekhnis Majelis Jemaat.
  2. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini dapat dirubah hanya berdasarkan Keputusan Sidang Majelis Jemaat.
  3. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini dapat diberlakukan berdasarkan Ketetapan Sidang Majelis Jemaat.

Pasal 23
PEMBERLAKUAN

Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat dan kemudian disahkan oleh Mejelis Sinode GPIB. 

 

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal: 1 Nopember 2004

Disahkan di oleh Majelis Sinode GPIB
Pada tanggal: 18 Nopember 2004