A+ A A-

PPMJ No. 3/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004 Tentang Majelis Jemaat

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT
GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA
NOMOR: 3/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004
TENTANG
MAJELIS JEMAAT

MAJELIS JEMAAT GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA

Memperhatikan: 

  1. Konsep peraturan Pelayanan Majelis Jemaat GPIB “EKKLESIA” di DKI Jakarta Nomor 3/PPMJ/Tahun 2002.
  2. Penatalayanan yang terus bertumbuh sebagai Jemaat yang mandiri dalam jajaran GPIB.

Menimbang:

Bahwa untuk lebih memantapkan pelayanan Jemaat, serta demi kelancaran dan tertibnya melaksanakan Panggilan dan Pengutusan Gereja, khususnya dalam tubuh Majelis Jemaat GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA,  maka dipandang perlu untuk meninjau dan menyempurnakan konsep PPMJ Nomor 9/PPMJ/2002

Mengingat: 

Tata Gereja GPIB Tahun 1996 khususnya :
1. Tata Dasar GPIB Bab IV dan Bab III
2. Peraturan Pokok Nomor 1


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Peraturan Pelaksana Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB "EKKLESIA" di DKI JAKARTA tentang MAJELIS JEMAAT GPIB “EKKLESIA” di DKI JAKARTA.

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
PENGERTIAN

  1. Majelis Jemaat adalah Pimpinan dan sekaligus merupakan Pembina Jemaat yang mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam kehidupan berjemaat.
  2. Majelis Jemaat terdiri dari Pendeta yang ditempatkan oleh Majelis Sinode GPIB serta Penatua dan Diaken yang dipilih dari pada Warga Sidi Jemaat menurut peraturan pemilihan Penatua dan Diaken yang berlaku serta ditetapkan oleh MS GPIB.
  3. Berdasarkan Janji Jabatan, maka Majelis Jemaat berkewajiban menjalankan tugasnya dengan setia tehadap panggilan dan pengutusannya demi hormat dan kemuliaan Yesus Kristus Kepala Gereja.

Pasal 2
PEMILIHAN PENATUA DAN DIAKEN

  1. Pemilihan Penatua dan Diaken di tempuh dengan suatu proses Pemilihan sesuai dengan Peraturan GPIB yang berlaku dan Petunjuk Pelaksanaan dari Majelis Sinode GPIB.
  2. Penatua dan Diaken terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode GPIB.

Pasal 3
PERSYARATAN CALON PENATUA DAN DIAKEN

Setiap Warga Sidi Gereja berhak dipilih dengan persyaratan

  1. Syarat Administratif
    1. Terdaftar sebagai Warga Sidi Jemaat di GPIB EKKLESIA DKI JAKARTA.
    2. Sudah satu tahun menjadi anggota Sidi Gereja.
    3. Terdaftar dalam Jemaat sekurang-kurangnya 6 ( enam ) bulan untuk Warga GPIB, dan 1 (satu) tahun bagi yang seasas dengan GPIB. Yang tidak seasas sekurang-kurangnya 2 tahun.
    4. Jika sudah Nikah dapat menunjukan Surat Nikah Gereja dan Negara.
    5. Pendidikan minimal SMU, kecuali mantan Pejabat Gereja.
    6. Berdomisili di Wilayah Pelayanan GPIB EKKLESIA DKI JAKARTA.
  2. Syarat Kualitatif
    1. Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam formulir Peneguhan Penatua dan Diaken yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB.
    2. Tidak berada dalam keadaan Penggembalaan Khusus.
    3. Memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada  Yesus Kristus, Kepala Gereja dan kesetiaan/loyalitas kepada GPIB. Memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan setia serta taat kepada GPIB dan menjaga kemurnian ajaran Gereja dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus.
    4. Sehat jasmani dan mampu melaksanakan tugas-tugas selaku Pejabat GPIB.
  3. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang termuat dalan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penatua dan Diaken yang dikeluarkan Majelis Sinode GPIB.

 

BAB II
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 4
TUGAS DAN WEWENANG

  1. TUGAS MAJELIS JEMAAT
    1. Merencanakan dan Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan Jemaat, melaksanakan penatalayanan Jemaat dan Pengawasan Perbendaharaan Jemaat, melaksanakan dan menjabarkan Keputusan-keputusan Persidangan Sinode GPIB dan Majelis Sinode GPIB dan tugas-tugas Sinodal yang dipercayakan kepadanya.
    2. Mengatur dan melaksanakan Pembinaan Jemaat.
    3. Membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kepada Majelis Sinode GPIB, sebagai Hasil Sidang Majelis Jemaat.
    4. Memberitakan Firman Tuhan dan menjaga kemurnian ajaran Gereja.
    5. Ikut serta memikirkan dan memutuskan kebijaksaan Kepemimpinan Presbiterial Sinodal lewat Sidang Majelis Jemaat.
    6. Mentaati dan melaksanakan Hasil Keputusan Sidang Majelis Jemaat
  2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Majelis Jemaat berwenang :
    1. Mengambil langkah-langkah dan tindakan disiplin Gereja terhadap Warga Jemaat, mengangkat dan memberhentikan Badan-badan Pelaksana dan Badan Pembantu, serta Pegawai Lokal.
    2. Memilih PHMJ melalui Sidang Majelis Jemaat dan melaporkan kepada Majelis Sinode GPIB untuk mendapatkan penetapannya.
    3. Mengusulkan kepada Majelis Sinode untuk pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tetap GPIB.
    4. Mengambil kebijaksanaan tertentu dalam pelaksanaan Program dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Gereja.
    5. Menetapkan atau mengutus Presbiter ke Persidangan Sinode dan Rapat Kerja Sinodal Tahunan dan Rapat Sinodal lainnya.

Pasal 5
TUGAS KHUSUS PENDETA GPIB

  1. Melakukan dan menjaga kemurnian pemberitaan Firman TUHAN dan ajaran Gereja dalam Jemaat bersama-sama dengan Penatua dan Diaken.
  2. Melaksanakan Pelayanan Sakramen, Peneguhan Sidi, Pejabat GPIB, Pemberkatan Nikah, Peneguhan-peneguhan dalam Jemaat.
  3. Bila Pendeta berhalangan, Majelis Jemaat menunujuk salah seorang Penatua untuk melaksanakan tugas khusus Pendeta dan melaporkannya kepada Majelis Sinode GPIB segera sesudah tugas tersebut dilaksanakan.

Pasal 6
TUGAS KHUSUS PENATUA

  1. Melakukan dan menjaga kemurnian ajaran Gereja dalam Jemaat.
  2. Memperhatikan secara khusus pelaksanaan Penggembalaan dan ketertiban Pelayanan.

Pasal 7
TUGAS KHUSUS DIAKEN

  1. Melakukan dan menjaga kemurnian ajaran Gereja dalam Jemaat.
  2. Memperhatikan secara khusus Diakonia Sosial, Pelayanan Kasih dan mempesiapkan Meja Perjamuan Kudus.

 

BAB III
TUGAS PRESBITER DALAM PERSEKUTUAN

Pasal 8
URAIAN TUGAS DALAM IBADAH HARI MINGGU

  1. Pendeta GPIB
    1. Pendeta GPIB yang ditempatkan Majelis Sinode GPIB di Jemaat Ekklesia, melayani Firman setiap Hari Minggu dalam salah satu Jam Ibadah.
    2. Semua pelayanan Sakramen, Peneguhan dan Pemberkatan adalah tugas Pendeta GPIB yang ditempatkan Majelis Sinode GPIB.
    3. Jika berhalangan, Cuti, atau Dinas keluar kota, maka penggantinya adalah Penatua, dan dapat saja mencari Pendeta GPIB lainnya atau Pendeta dari Gereja Saudara atau seazas untuk menggantikannya.
  2. Penatua.
    1. Penatua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Ibadah, menggantikan Pelayan Firman apabila berhalangan, memimpin doa Konsistori, menaikan Doa Pengakuan Dosa, membaca Alkitab.
    2. Mengawasi ketertiban jalannya ibadah.
  3. Diaken.
    1. Memimpin liturgi rumpun Pengucapan Syukur.
    2. Mengedarkan Kantong Kolekte.
    3. Mempersiapkan alat-alat Sakramen.

Pasal 9
PELAYANAN SEKTOR

  1. Penatua dan Diaken di Sektor berkewajiban melayani Warga Jemaat di Sektor masing-masing.
  2. Untuk melaksanakan pelayanan secara strategis, maka satu Penatua dan satu Diaken melayani 10 ( sepuluh ) Kepala Keluarga (KK).
  3. Mengatur dan melaksanakan kebaktian Rumah Tangga (KRT) secara merata di Sektor yang dilayaninya.
  4. Mengadakan kunjungan Pastoral secara teratur kepada Keluarga-keluarga yang dilayaninya.

 

BAB IV
KELALAIAN TERHADAP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10
MELALAIKAN TUGAS

Bilamana seorang anggota Majelis Jemaat melalaikan tugas selama 3 ( tiga ) bulan tanpa alasan yang dapat diterima, dan setelah diadakan percakapan Penggembalaan oleh Pendeta/Ketua Majelis Jemaat dan ternyata yang bersangkutan masih melalaikan tugasnya, maka Majelis Jemaat membicarakan dalam Sidang Majelis Jemaat mengenai Jabatannya dan kemudian melaporkannya kepada Majelis Sinode GPIB.

Pasal 11
MASALAH KHUSUS

  1. Bilamana seorang anggota Majelis Jemaat rumah tangganya bermasalah, dan tidak dapat diatasinya, dan tidak tunduk pada Penggembalaan Gereja yang dilakukan oleh Pendeta/Ketua Majelis Jemaat, maka Majelis Jemaat segera mengadakan Sidang Khusus untuk membicarakan hal tersebut, dan kemudian melaporkannya kepada Majelis Sinode GPIB untuk meninjau kepejabatannya.
  2. Bilamana seorang anggota Majelis Jemaat melakukan suatu perbuatan yang bersifat kriminal, apakah kasus perdata atau pidana yang merugikan orang lain, satu keluarga, sesama pejabat Gereja atau lembaga Gereja sehingga penyelesaiannya melalui jalur hukum yang berlaku, maka Majelis Jemaat segera mengadakan Sidang khusus untuk membicarakan hal tersebut dan kemudian melaporkan hasilnya kepada Majelis Sinode GPIB untuk meninjau kepejabatannya.
  3. Bilamana seorang anggota Majelis Jemaat melakukan suatu tindakan tercela yang membawa akibat buruk bagi seseorang, satu keluarga, jemaat atau sesama Pejabat Gereja, maka Majelis Jemaat segera mengadakan Sidang Khusus untuk membicarakan hal tersebut dan kemudian melaporkan hasilnya kepada Majelis Sinode GPIB.
  4. Jika Hasil Keputusan Sidang adalah diakhiri kepejabatannya, maka secara de facto yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugasnya selaku Presbiter, sambil menunggu Keputusan Pengakhiran Jabatannya oleh Majelis Sinode GPIB.

 

BAB V
MASA TUGAS, PENGISIAN LOWONGAN/PENAMBAHAN DAN JABATAN RANGKAP

Pasal 12
MASA TUGAS

Seorang Penatua atau Diaken dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali.

Pasal 13
PENGISIAN LOWONGAN/PENAMBAHAN

  1. Pengisian lowongan/Penambahan anggota Majelis Jemaat dapat dilakukan apabila:
    1. Ada Anggota Majelis Jemaat yang mengundurkan diri, pindah keluar Wilayah Pelayanan, menderita sakit menahun dan atau meninggal dunia.
    2. Berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan pengembangan/ peningkatan jumlah Warga Jemaat.
  2. Pengisian lowongan/Penambahan Anggota Majelis Jemaat harus memenuhi persyaratan sesuai Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 14
JABATAN RANGKAP

Demi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Warga Jemaat berperan aktif dalam memenuhi Panggilan dan  Pengutusan Gereja, maka tidak diperkenankan Anggota Majelis Jemaat memegang Jabatan rangkap.

 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 15
PEROBAHAN

  1. Peraturan Pelaksanaan ini hanya dapat dirobah melalui Sidang Majelis Jemaat dengan memperhatikan Tata Gereja dan Peraturan-peraturan GPIB  yang berlaku.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksana Majelis Jemaat ini, diatur dalam petunjuk Pelaksana Majelis Jemaat, atau diatur dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat.

Pasal 16
PENUTUP

Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini mulai diberlakukan sejak tanggal penetapannya oleh Sidang Majelis Jemaat dan kemudian disahkan oleh Majelis Sinode GPIB.

 

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal: 1 Nopember 2004

Disahkan di oleh Majelis Sinode GPIB
Pada tanggal: 18 Nopember 2004