A+ A A-

PPMJ No. 4/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004 Tentang Pelaksana Harian Majelis Jemaat

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT
GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA
NOMOR: 4/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004
TENTANG
PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT

MAJELIS JEMAAT GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA

MENIMBANG:

  1. bahwa penatalayanan yang terus bertumbuh sebagai Jemaat yang mandiri dalam jajaran GPIB 
    perlu terus untuk dimantapkan dan ditingkatkan;
  2. bahwa untuk lebih memantapkan memantapkan pelayanan Jemaat, serta kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan Gereja, khususnya yang berkaitan dengan tugas Pelaksana Harian Majelis Jemaat, perlu diatur dalam suatu peraturan;
  3. bahwa untuk itu, dipandang perlu dibentuk Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat yang  mengatur hal tersebut.

MENGINGAT:  Tata Gereja GPIB Tahun 1996 khususnya :

  1. Tata Dasar GPIB Bab IV dan Bab III
  2. Peraturan Pokok Nomor 1.

MEMPERHATIKAN: 

  1. Konsep Peraturan Majelis Jemaat GPIB “EKKLESIA” di DKI Jakarta Nomor 4/PPMJ/Tahun 2002;
  2. Pertimbangan, saran, dan usul Majelis Jemaat GPIB Ekklesia.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT EKKLESIA di DKI JAKARTA tentang PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT.

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
PENGERTIAN

Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA adalah Pelaksana kegiatan sehari-hari dari Majelis Jemaat GPIB EKKLESIA DKI JAKARTA yang diserahi tugas dan wewenang seperti tercantum dalam Peraturan Pokok Nomor I pasal 12 Tahun 1996.

Pasal 2
ANGGOTA PELAKSANA HARIAN

  1. Anggota PHMJ dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat GPIB EKKLESIA dan ditetapkan oleh Majelis Sinode GPIB.
  2. Mereka yang dipilih dari dan oleh anggota majelis jemaat yang hadir dalam Sidang.
  3. PHMJ bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat.

Pasal 3
SUSUNAN PERSONALIA

  1. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA terdiri dari:
    Ketua            : Pendeta/Ketua Majelis Jemaat
    Ketua I          : Pendeta/Penatua
    Ketua II        : Pendeta/Penatua
    Ketua III       : Pendeta/Penatua/Diaken
    Ketua IV        : Penatua/Diaken
    Sekretaris      : Penatua/Diaken
    Sekretaris I    : Penatua/Diaken
    Bendahara     : Diaken
    Bendahara I   : Diaken

 

BAB II
PERTEMUAN WARGA SIDI JEMAAT

  1. Ketua adalah Pendeta/Ketua Majelis Jemaat yang ditempatkan oleh Majelis Sinode GPIB
  2. Bila ada Pendeta Jemaat, maka tugasnya diatur berdasarkan Peraturan Pokok Nomor I pasal 10 Tahun 1996, dan dapat dipilih.

 

 

Pasal 4
RAPAT- RAPAT

Rapat PHMJ teridiri dari:

  1. Rapat Intern yang dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari Kamis.
  2. Rapat Ekstern, yaitu dengan BPPJ, Badan Pelaksana dan Badan Pembantu Majelis Jemaat, serta Panitia-Panitia.

Pasal 5
MASA TUGAS

Pelaksana Harian Majelis Jemaat bertugas selama dua tahun enam bulan (satu masa tugas) dan dapat dipilih kembali untuk satu masa tugas berikutnya. Seorang anggota Majelis hanya boleh menjadi anggota PHMJ selama dua masa tugas berturut-turut.

 

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 6
TUGAS UMUM PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT

Tugas umum Pelaksana Harian Majelis Jemaat adalah menjaga agar Tata Gereja, Peraturan-Peraturan GPIB, Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) dan Ketetapan-ketetapan Persidangan Sinode GPIB serta Keputusan-keputusan Sidang Majelis Jemaat ditaati/dilaksanakan.

Pasal 7
TUGAS KETUA

  1. BIDANG UMUM
    1. Ketua dan Sekretaris menjadi penanggung jawab umum, baik keluar maupun kedalam.
    2. Ketua memimpin Sidang Majelis Jemaat, Rapat PHMJ dan Pertemuan Warga Sidi Jemaat, serta Rapat-rapat yang diadakan dalam Jemaat.
    3. Ketua menjaga dan memeriksa agar semua keputusan Sidang, Rapat atau Pertemuan sesuai dengan Tata Gereja dan Peraturan GPIB serta PPMJ dilaksanakan.
    4. Ketua dan Sekretaris Menandatangani Surat-surat Gerejawi, dan surat Keluar Majelis Jemaat.
    5. Ketua , Sekretaris dan Bendahara mengawasi ketatalaksanaan Kantor Majelis Jemaat.
  2. BIDANG KHUSUS
    1. Membidangi Bidang:
      - Iman, Ajaran dan Ibadah.
      - Organisasi dan Komunikasi.
      - Umum.
    2. Ketua menggantikan tugas bidang khusus setiap Ketua bila mereka berhalangan

Pasal 8
TUGAS KETUA I

  1. BIDANG UMUM
    - Ketua I menggantikan Ketua melaksanakan tugas khususnya bila Ketua berhalangan.
    - Ketua I menggantikan Ketua II, Ketua III melaksanakan tugas khususnya bila Ketua II, Ketua III berhalangan.
  2. BIDANG KHUSUS
    Membidangi Bidang:
    1. Pelayanan dan Kesaksian.
    2. Gereja dan Masyarakat.

Pasal 9
TUGAS KETUA II

  1. BIDANG UMUM
    - Ketua II menggantikan Ketua dan  Ketua I apabila keduanya berhalangan.
    - Ketua II menggantikan Ketua III dan  Ketua IV apabila keduanya berhalangan.
  2. BIDANG KHUSUS
    Membidangi Bidang:
    1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI).
    2. Pendidikan.
    3. Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10
TUGAS KETUA III

  1. BIDANG UMUM
    - Ketua III menggantikan Ketua. Ketua I, dan Ketua II apabila ketiganya berhalangan.
    - Ketua III menggantikan Ketua IV. apabila ketiganya berhalangan.
  2. BIDANG KHUSUS
    Membidangi Bidang Pelayanan Kategorial.

Pasal 11
TUGAS KETUA IV

  1. BIDANG UMUM
    - Ketua IV menggantikan Ketua, Ketua I. Ketua II dan Ketua III apabila keempatnya berhalangan.
  2. BIDANG KHUSUS
    Membidangi Bidang Daya dan Dana (Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan).

Pasal 12
TUGAS SEKRETARIS

  1. BIDANG UMUM
    1. Bersama Ketua menjadi penanggung jawab baik kedalam maupun keluar, bertindak untuk dan atas nama Majelis Jemaat GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA.
    2. Bersama Ketua menandatangani Surat-surat Gerejawi, Surat Keluar, Surat-surat Keputusan.
    3. Bersama Ketua dan Bendahara mengawasi ketatalaksanaan Kantor Majelis Jemaat.
    4. Bersama para Sekretaris I mengatur kelancaran pekerjaan Sekretariat.
    5. Menggantikan Sekretaris I bila berhalangan.
  2. BIDANG KHUSUS
    1. Menyiapkan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan pada setiap Sidang Majelis Jemaat.
    2. Membuat dan Menyimpan hasil-hasil Sidang, Rapat dan Pertemuan.
    3. Membantu pekerjaan Ketua dan Ketua I sesuai Bidang yang dikoordinirnya.
    4. Membuat Notulen Rapat yang dipimpin oleh Ketua dan Ketua I.
    5. Membuat laporan perincian pelaksanaan Keputusan Majelis Jemaat yang sudah atau belum dilaksanakan pada tiap akhir Triwulan untuk bahan laporan sidang triwulan Majelis Jemaat.
    6. Bersama Sekretaris I bergantian mengawasi dan menandatangani Warta Jemaat.

Pasal 13
TUGAS SEKRETARIS I

  1. BIDANG UMUM
    Sekretaris I menggantikan tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan
  2. BIDANG KHUSUS
    1. Membuat Notulen Rapat yang dipimpin oleh Ketua II, Ketua III atau Ketua IV.
    2. Membantu pekerjaan Ketua II, Ketua III dan Ketua IV sesuai Bidang yang dikoordinirnya.
    3. Bersama Sekretaris mengawasi dan menandatangani Warta Jemaat.
    4. Bersama Sekretaris membuat Notulen Sidang Majelis Jemaat.

Pasal 14
TUGAS BENDAHARA

  1. BIDANG UMUM
    1. Bertanggung jawab pengelolaan Perbendaharaan Jemaat.
    2. Bersama Bendahara I menyusun dan menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Tahunan kepada Sidang Majelis Jemaat untuk disahkan.
    3. Bersama Ketua IV menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Keuangan Jemaat.
    4. Bersama Bendahara I bertanggung jawab menerima uang kolekte setiap minggu.
  2. BIDANG KHUSUS
    1. Meneliti dan memberi persetujuan atas semua permohonan pengeluaran uang sesuai anggaran yang telah ditetapkan oleh Majelis, dan sesuai Peraturan yang berlaku.
    2. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Triwulan dan Tahunan yang dilaporkan dalam Sidang Majelis Jemaat.
    3. Membuat Informasi Keuangan dalam Warta Jemaat Mingguan.

Pasal 15
TUGAS BENDAHARA I

  1. BIDANG UMUM
    1. Bendahara I menggantikan tugas Bendahara apabila Bendahara berhalangan.
    2. Bersama Bendahara menyusun dan menyampaikan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan kepada Sidang Majelis Jemaat untuk disahkan.
    3. Bersama Bendahara I bertanggung jawab menerima uang kolekte setiap minggu.
  2. BIDANG KHUSUS
    1. Mengawasi penyimpanan bukti-bukti kas masuk dan keluar.
    2. Bersama Ketua IV bertanggung jawab atas inventaris Jemaat.

 

BAB III
PEMILIHAN PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT

Pasal 16
PANITIA PEMILIHAN

  1. Panitia Pemilihan dipimpin oleh Pendeta/Ketua Majelis Jemaat.
  2. Anggota Panitia adalah Koordinator Sektor.
  3. Anggota Panitia dapat saja dipilih.

PASAL 17
CALON

  1. Semua Prebiter yang hadir mempunyai hak yang sama untuk dicalonkan selaku Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA.
  2. Presbiter yang berhalangan hadir tapi bersedia dicalonkan, diwajibkan menandatangani pernyataan kesediaannya.

PASAL 18
PERSYARATAN

Setiap Presbiter yang dicalonkan, harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:

  1. SYARAT ADMINISTRATIF
    1. Menyatakan kesediaan secara tertulis.
    2. Rumah kediaman berada dalam Wilayah Pelayanan GPIB EKKLESIA.
    3. Sudah menjalani tugas selaku Majelis Jemaat minimal satu Periode.
    4. Pendidikan minimal SMU atau yang sederajat.
    5. Terdaftar selaku Warga Sidi Jemaat sekurang-kurangnya 10 Tahun.
  2. SYARAT KWALITATIF
    1. Tidak berada dalam keadaan Penggembalaan Khusus.
    2. Memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada  Yesus Kristus, Kepala Gereja dan kesetiaan/loyalitas kepada GPIB.
    3. Memiliki wawasan yang baik tentang GPIB, OIKOUMENE DAN MASYARAKAT.
    4. Memahami Tata Gereja dan  Peraturan-peraturan GPIB yang berlaku.
    5. Untuk Jabatan Bendahara, sesuai dengan Peraturan tentang Perbendaharaan GPIB.

PASAL 19
PEMILIH

Pemilih adalah semua Anggota Majelis Jemaat, Peserta Sidang Majelis Jemaat yang memiliki masing-masing satu hak suara.

PASAL 20
TAHAPAN PEMILIHAN

  1. TAHAP PENCALONAN
    1. Setiap Pemilih berhak mengajukan satu orang calon untuk masing-masing jabatan PHMJ secara tertulis.
    2. Panitia mengumpulkan dan menghitung jumlah suara untuk mendapatkan tiga orang untuk setiap Jabatan.
    3. Panitia meneliti Calon menurut persyaratan yang ditentukan, dengan ketentuan bahwa apabila seorang calon namanya berada di beberapa Jabatan, maka yang bersangkutan dapat saja dicalonkan pada:
      1. Jabatan yang di dalamnya yang bersangkutan memiliki suara terbanyak.
      2. Jabatan lain yang didalamnya yang bersangkutan masuk kategori tiga besar.
    4. Percakapan Penggembalaan dengan Pendeta tentang pernyataan kesediaannya.
    5. Dalam hal calon yang mengundurkan diri, maka dengan sendirinya pencalonannya diganti dengan calon yang mendapat suara terbanyak berikutnya untuk jabatan yang tersebut.
  2. TAHAP PEMILIHAN
    1. Panitia Pemilihan mengajukan Daftar Nama Calon setiap Jabatan ( 3 orang ) kepada Sidang untuk dipilih.
    2. Pemungutan suara dilakukan secara Tertulis dalam keadaan langsung, bebas dan rahasia untuk masing-masing Jabatan, yang dimulai dari Pemilihan Ketua I sampai dengan Bendahara I.
    3. Calon yang mendapatkan suara terbanyak ditiap Jabatan dinyatakan terpilih.
    4. Ababila ternyata ada lebih dari satu calon yang mendapatkan suara terbanyak, maka harus dilakukan pemilihan ulang khusus untuk Jabatan tersebut.
    5. Calon yang telah terpilih pada Jabatan sebelumnya, maka yang bersangkutan tidak lagi diikutkan dalam pemilihan Jabatan berikutnya.

PASAL 21
PELAPORAN DAN PEMBUBARAN PANITIA

  1. Panitia Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan kepada Sidang untuk diteruskan kepada Majelis Sinode.
  2. Dengan diterimanya Laporan Panitia oleh Majelis Ketua dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat, maka Panitia Pemilihan dibubarkan.

 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
PERUBAHAN

  1. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini hanya dapat diubah melalui Sidang Majelis Jemaat dengan tetap memperhatikan Tata Gereja dan Peratruan-peraturan GPIB  yang berlaku.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksana Majelis Jemaat ini, diatur dalam petunjuk Pelaksana Majelis Jemaat, atau diatur dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat.

Pasal 23
PEMBERLAKUAN

Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini mulai diberlakukan sejak tanggal penetapannya  oleh Sidang Majelis Jemaat dan kemudian disahkan oleh Majelis Sinode GPIB.

 

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal: 1 Nopember 2004

Disahkan di oleh Majelis Sinode GPIB
Pada tanggal: 18 Nopember 2004