A+ A A-

PPMJ No. 2/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004 Tentang Sidang, Rapat, Pertemuan

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT
GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA
NOMOR: 2/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004
TENTANG
SIDANG, RAPAT, PERTEMUAN

MAJELIS JEMAAT GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA

MENIMBANG:

  1. bahwa penatalayanan yang terus bertumbuh sebagai Jemaat yang mandiri dalam jajaran GPIB 
    perlu terus untuk dimantapkan dan ditingkatkan;
  2. bahwa untuk lebih memantapkan memantapkan pelayanan Jemaat, serta kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan Gereja, khususnya yang berkaitan dengan Sidang, Rapat, dan atau Pertemuan di dalam Jemaat, perlu diatur dalam suatu peraturan;
  3. bahwa untuk itu, dipandang perlu dibentuk Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat yang  mengatur hal tersebut.

MENGINGAT: 

  1. Tata Dasar GPIB Bab V.
  2. Peraturan Pokok Nomor 1.

MEMPERHATIKAN: 

  1. Konsep PPMJ No. 2/PPMJ/Tahun 2002
  2. Pertimbangan, saran, dan usul Majelis Jemaat GPIB Ekklesia.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT EKKLESIA di DKI JAKARTA tentang SIDANG, RAPAT, DAN PERTEMUAN.

 

 

BAB I
SIDANG
 

Pasal 1
PENGERTIAN

Sidang Majelis Jemaat adalah wadah penjelmaan Persekutuan dalam memusyawarahkan untuk mufakat atas penyelenggaraan Pelayanan dan Kesaksian Jemaat GPIB EKKLESIA serta merupakan lembaga tertinggi dalam  penggambilan Keputusan dalam Persekutuan Jemaat.

Pasal 2
PIMPINAN

  1. Sidang Majelis Jemaat dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat.
  2. Bilamana Ketua Majelis Jemaat berhalangan, Sidang dipimpin oleh salah satu Ketua PHMJ.
  3. Sekretaris dibantu Sekretaris I dan Sekretaris II bertanggung jawab atas pembuatan Risalah Sidang dan Keputusan-keputusan Sidang.

Pasal 3
PESERTA

Peserta sidang terdiri atas:

  1. Presbiter Jemaat GPIB Ekklesia;
  2. Bukan Presbiter Jemaat GPIB Ekklesia atas pertimbangan tertentu Pelaksana  Harian Mejlis Jemaat dan atau Sidang Mejelis Jemaat;

Pasal 4
UNDANGAN

  1. Undangan sidang harus sudah disampaikan selambat-lambat 2 (dua) hari sebelum sidang dilaksanakan;
  2. Penyampaian undangan harus dicatat dalam buku ekspedisi yang ditandatangani dan atau diparaf oleh penerima undangan.

Pasal 5
KEWAJIBAN

Peserta sidang berkewajiban untuk mengisi daftar hadir serta menandatanganinya sebagai tanda hadir.

Pasal 6
QUORUM

  1. QUORUM adalah jumlah yang sudah hadir, ditambah dengan yang tidak hadir tapi memberi kabar baik lisan maupun tulisan, dan jumlahnya adalah setengah ditambah satu dari Jemlah Presbiter Jemaat Ekklesia.
  2. Termasuk dalam quarum adalah peserta yang sakit atau meminta izin secara sah.
  3. Sidang harus dimulai tepat waktu yang telah ditentukan, tetapi bila belum mencapai quorum, maka Sidang dapat ditunda paling lambat 30 ( tiga puluh ) menit.
  4. Setelah ditunda, tapi belum juga mencapai quorum, Sidang dibuka dan dinyatakan Sah.
  5. Presbiter yang tidak hadir, harus tunduik kepada Hasil Keputusan Sidang.

Pasal 7
PENETAPAN ACARA DAN PENENTUAN WAKTU

Penetapan acara dan waktu sidang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari peserta sebelum sidang dimulai.

Pasal 8
TATA TERTIB PEMBICARAAN

  1. Seorang diperbolehkan berbicara bila mendapat izin dari Pimpinan Sidang.
  2. Bila dalam membicarakan suatu pokok pembicaraan ada lebih dari satu orang, maka pembicaraan dilakukan secara bergilir menurut permintaan.
  3. Seorang pembicara diwajibkan berbicara sopan dan teratur tanpa menyinggung perasaan seseorang.
  4. Apabila seorang pembicara melanggar ketentuan ini, maka Pimpinan Sidang wajib memberi peringatan kepadanya.
  5. Bila sipembicara tetap melanggar ketentuan ini untuk kedua kalinya, maka pimpinan Sidang  berhak mencabut hak bicara dari sipembicara  tersebut.
  6. Bila dalam berbicara, Seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka pimpinan sidang wajib memperingatkan pembicara.
  7. Apabila sipembicara tetap saja melakuikan hal yang sama untuk kedua kalinya, maka pimpinan sidang berhak mencabut hak bicaranya, mengenai pokok tersebut.
  8. Apabila persidangan membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan salah seorang peserta, maka pimpinan mempersilahkan agar yang bersangkutan meninggalkan sidang selama pembicaraan tentangnya berlangsung.
  9. Apabila terjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban sidang, maka pimpinan sidang berhak menangguhkan sidang sampai ketertiban pulih kembali.
  10. Untuk satu kali berbicara untuk satu pokok pembicaraan, kepada masing-masing pembicara diberi waktu 2 ( dua )  menit.
  11. Untuk satu pokok pembicaraan, hanya dapat dilakukan 2 ( dua ) babak.

Pasal 9
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  1. Persidangan dapat mengambil keputusan secara musyawarah atau melalui voting (pemungutan suara ).
  2. Jika keputusan diambil secara Voting, maka keputusan menjadi sah, bilama disetujui  oleh setengah ditambah satu  dari jumlah peserta yang hadir.
  3. Dalam voting, seorang anggota yang hadir mempunyai hak satu suara, dan tidak dapat diwakilkan.
  4. Pemungutan suara yang berkaitan dengan seseorang dilakukan secara tertutup/tertulis.
  5. Pemungutan suara tentang hal-hal lain,  secara terbuka dan atau tertutup.

Pasal 10
KOMISI, POKJA DAN PANITIA AD-HOC

  1. Dalam membantu kelancaran tugas pelayanan, Sidang berwenang membentuk Komisi, Kelompok Kerja atau Pnitia Ad-hoc (sementara).
  2. Apabila dipandang perlu, maka Sidang berhak mendelegasikan wewenangnya kepada PHMJ yang selanjutnya melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang.
  3. Anggota Komisi, Pokja atau Panitia Ad-hoc adalah peserta sidang.

 

BAB II
PERTEMUAN WARGA SIDI JEMAAT

Pasal 11
PENGERTIAN UMUM

Pertemuan Warga Sidi Jemaat diadakan untuk memberi kesempatan kepada Warga Sidi untuk menyumbangkan pemikirannya demi untuk pengembangan pemunahan Panggilan dan Pengutusan Gereja.

Pasal 12
PESERTA

Yang berhak menghadiri Pertemuan ini adalah Anggota Sidi Gereja dan terdaftar selaku Anggota Jemaat GPIB Ekklesia.

Pasal 13
WAKTU

  1. Pertemuan Warga Sidi ini dilakukan:
    1. Setiap permulaan Tahun takwim untuk mendengar Informasi Program dan Rencana Kerja untuk tahun Kerja yang baru.
    2. Sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Majelis Jemaat untuk membicarakan hal-hal penting dengan maksud menampung aspirasi Warga Sidi dalam penyelesaian hal-hal penting yang perlu dikerjakan Majelis Jemaat.
  2. Tempat, waktu dan cara Pertemuan Warga Sidi Jemaat ditentukan oleh Majelis Jemaat untuk selanjutnya diumumkan melalui Warta Jemaat selama 2 (dua) kali Ibadah Minggu secara berturut-turut.

Pasal 14
PIMPINAN

  1. Pertemuan Warga Sidi Jemaat dipimpin oleh Pendeta / Ketua Majelis Jemaat, dan apabila berhalangan, Sidang dipimpin oleh salah seorang Ketua PHMJ.
  2. Pimpinan Pertemuan dibantu oleh para Sekretaris PMHJ.
  3. Sebelum Pertemuan dimulai, Sekretaris wajib membacakan Tata Tertib Pertemuan Warga Sidi Jemaat.

 

Pasal 15
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PESERTA

  1. Perserta diwajibkan mengisi daftar serta menanda tanganinya sebagai bukti hadir.
  2. Pertemuan dimulai tepat waktu, tanpa menunggu kehadiran seluruh Warga Sidi Gereja yang terdaftar sebagai Anggota Jemaat.
  3. Kewajiban dan wewenang peserta adalah menyampaikan pemikiran-pemikian yang konstruktif demi untuk pembangunan Jemaat.

Pasal 16
TATA TERTIB

Tata Tertib Pertemuan Warga Sidi Jemaat adalah Tata Tertib yang berlaku dalam Persidangan di Jemaat Ekklesia DKI Jakarta.

 

BAB III
RAPAT KERJA JEMAAT

PASAL 17
PENGERTIAN

Rapat Kerja Jemaat adalah Rapat Tahunan yang didalamnya Seluruh Fungsionaris Jemaat GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA mengadakan rapat untuk mengevaluasi, merumuskan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Jemaat EKKLESIA untuk Tahun Pelayanan berikutnya.

PASAL 18
PESERTA

Peserta Rapat Kerja terdiri atas Majelis Jemaat, Pengurus Inti BPK, BPPJ, Komisi, dan Perwakilan Warga Sidi

PASAL 19
WAKTU

Waktu pengadaan Rapat Kerja ditentukan oleh Majelis Jemaat.

PASAL 20
PIMPINAN

  1. Rapat Kerja Jemaat dipimpin oleh Tiga Orang Pemandu, yang terdiri dari unsur  Presbiter, BPK dan Warga Sidi, yang diusulkan oleh PHMJ.
  2. Sekretaris PHMJ adalah Sekretaris Rapat Kerja.
  3. Sebelum Rapat Kerja dimulai, Sekretaris wajib membacakan Tata Tertib.

PASAL 21
KEWAJIBAN DAN WEWENANG

  1. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir serta menanda tanganinya sebagai bukti hadir.
  2. Rapat Kerja dapat saja dimulai tepat waktu, tanpa harus menunggu kehadiran Peserta lainnya.
  3. Rapat Kerja berwenang untuk menghasilkan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN JEMAAT EKKLESIA Tahun Pelayanan yang akan dijalani.

Pasal 22
TATA TERTIB

Tata Tertib Rapat Kerja Jemaat adalah Tata Tertib yang berlaku dalam Persidangan  di Jemaat Ekklesia DKI Jakarta.

 

BAB IV
KETENTUAN PERUBAHAN / PENUTUP

Pasal 23
PERUBAHAN

  1. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini hanya dapat diubah melalui Sidang Majelis Jemaat dengan tetap memperhatikan Tata Gereja dan Peratruan-peraturan GPIB  yang berlaku.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksana Majelis Jemaat ini, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Pelaksana Majelis Jemaat, dan atau ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat.

Pasal 24
PENUTUP

Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat untuk selanjutnya disahkan oleh Majelis Sinode GPIB.

 

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal: 1 Nopember 2004

Disahkan di oleh Majelis Sinode GPIB
Pada tanggal: 18 Nopember 2004