A+ A A-

PPMJ No. 6/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004 Tentang Bidang Pelayanan Kategorial (BPK)

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT
GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA
NOMOR: 6/PPMJ-EKK/ TAHUN 2004
TENTANG
BIDANG PELAYANAN KATEGORIAL

MAJELIS JEMAAT GPIB EKKLESIA di DKI JAKARTA

MENIMBANG:

  1. bahwa penatalayanan yang terus bertumbuh sebagai Jemaat yang mandiri dalam jajaran GPIB perlu terus untuk dimantapkan dan ditingkatkan.
  2. bahwa untuk lebih memantapkan pelayanan Jemaat, serta kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan  Gereja, khususnya yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan Kategorial perlu diatur dalam suatu peraturan;
  3. bahwa untuk itu, dipandang perlu dibentuk Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat yang mengatur hal tersebut.

MENGINGAT: Tata Gereja GPIB Tahun 1996 khususnya:

  1. Tata Dasar GPIB Bab IV dan Bab III
  2. Peraturan Pokok Nomor 1
  3. Peraturan No.6 tahun 1982

MEMPERHATIKAN: 

Konsep peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat GPIB ”EKKLESIA” di DKI Jakarta Nomor 6/PPMJ/Tahun 2002.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB "EKKLESIA" di DKI JAKARTA tentang Bidang Pelayanan Kategorial ( BPK ) GPIB Jemaat “EKKLESIA” di DKI JAKARTA.

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
PENGERTIAN

Bidang Pelayanan Kategorial yang disingkat BPK adalah bentuk pengorganisasian pada salah satu Bidang Pelayanan, persekutuan dan Pembinaan Warga Gereja menurut tugas pada bidang-bidang tertentu agar Warga Gereja ikut berperan serta dalam memenuhi Panggilan dan Pengutusan Gereja.

Pasal 2
NAMA

Nama-nama Bidang Pelayanan Kategorial dalam Jemaat “Ekklesia” adalah:

  1. Pelayanan dan Pendidikan kepada Anak-anak disebut Pelayanan Anak disingkat PA.
  2. Pelayanan dan Pendidikan kepada Teruna disebut Persekutuan Teruna disingkat PT.
  3. Pelayanan dan pembinaan kepada Pemuda disebut Gerakan Pemuda disingkat GP.
  4. Pelayanan dan Pembinaan kepada Wanita disebut Persatuan Wanita disingkat PW.
  5. Pelayanan dan Pembinaan kepada Kaum Bapak disebut Persekutuan Kaum Bapak disingkat PKB.
  6. Pelayanan Kasih kepada Kaum Lanjut Usia disebut Pelayanan Kaum Lanjut Usia disingkat LANSIA.

 

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 3
PELAYANAN ANAK

  1. Semua anggota GPIB yang terdaftar di Jemaat Ekklesia berusia 3 sampai 12 tahun.
  2. Anak-anak yang tidak termasuk dalam ayat 1 pasal ini. tetapi atas kemauan sendiri atau orang tua.

Pasal 4
PERSEKUTUAN TERUNA

  1. Semua Anggota GPIB yang terdaftar di Jemaat Ekklesia berusaia 13 sampai 17 tahun.
  2. Teruna yang tidak termasuk dalam ayat 1 pasal ini, tetapi atas kemauan sendiri atau orang tua.

Pasal 5
GERAKAN PEMUDA

  1. Semua Anggota GPIB yang terdaftar di Jemaat Ekklesia berusia 18 samapai 35 tahun.
  2. Pemuda yang tidak termasuk dalam ayat 1 pasal ini, tetapi atas kemauan sendiri.

Pasal 6
PERSATUAN WANITA

  1. Semua Wanita Anggota GPIB yang terdaftar di Jemaat Ekklesia berusia 35 sampai 65 tahun.
  2. Semua Wanita anggota GPIB Ekklesia yang belum berusia 35 tahun, tetapi sudah menikah.
  3. Wanita yang tidak termasuk dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, tetapi menjadi anggota atas kemauan sendiri

Pasal 7
PERSEKUTUAN KAUM BAPAK

  1. Semua laki-laki Anggota GPIB yang terdaftar di Jemaat Ekklesia berusia 35 samapai 65 tahun.
  2. Semua Anggota GPIB Ekklesia yang belum berusia 35 tahun, tetapi sudah menikah.
  3. Laki-laki yang tidak termasuk dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, tetapi atas kemauan sendiri.

Pasal 8
PELAYANAN LANJUT USIA

  1. Semua Anggota GPIB yang terdaftar di Jemaat Ekklesia berusia 65 tahun ke atas.
  2. Semua Anggota GPIB Ekklesia yang tidak termasuk dalam ayat 1 pasal ini, tetapi atas kemauan sendiri.

 

BAB III
FUNGSI, SUSUNAN PENGURUS & URAIAN TUGAS BPK

Pasal 9
F U N G S I

Pengurus BPK berfungsi sebagai Badan Pelaksana Majelis Jemaat dalam memikirkan penjabaran kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan evaluasi persekutuan, pelayanan dan pembinaan secara kategorial.

Pasal 10
SUSUNAN PENGURUS BPK

Susunan Pengurus BPK Jemaat Ekklesia terdiri dari: Ketua, Ketua I, Sekretaris, Sekretaris I, Bendahara dan Anggota sesuai pembidangan tugas.

Pasal 11
URAIAN TUGAS

  1. KETUA
    1. Bersama Sekretaris menjadi penaggung jawab umum.
    2. Mengawasi dan menjaga agar semua kegiatan tidak menyimpang dari Rencana Kerja yang telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan Peraturan GPIB yang berlaku.
    3. Memimpin rapat-rapat Pengurus secara bergilir dengan Ketua I.
    4. Bersama Sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan turut diketahui PHMJ c.q. Ketua III.
    5. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan bidang IMAJI dan ORKOM.
  2. KETUA I
    1. Melaksanakan tugas Ketua bila berhalangan.
    2. Memimpin rapat secara bergantian dengan Ketua.
    3. Menandatangani surat-surat yang bersifat ke dalam dan sesuai bidang tugasnya bersama Sekretaris I.
    4. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan bidang Pembinaan dan Pendidikan.
  3. SEKRETARIS
    1. Bersama Ketua selaku penanggung jawab Umum.
    2. Menandatangani surat-surat keluar bersama Ketua dan turut diketahui PHMJ cq Ketua III PHMJ.
    3. Bersama Sekretaris I  mengatur kelancaran sekretariat.
    4. Membuat Notulen bila Ketua memimpin rapat dan memelihara buku-buku hasil rapat.
    5. Melaksanakan tugas sesuai Bidang Tugas Ketua.
    6. Bersama Sekretaris I membuat laporan Triwulan kepada PHMJ.
  4. SEKRETARIS I
    1. Melaksanakan fungsi Sekretaris bila berhalangan.
    2. Membuat Notulen Rapat bila Ketua I memimpin rapat.
    3. Membuat Registrasi  Anggota.
    4. Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas Ketua I.
    5. Bersama Sekretaris membuat laporan Triwulan kepada PHMJ
  5. BENDAHARA
    1. Bersama ketua mengawasi kebijaksanaan keuangan sesuai dengan Anggaran Jemaat yang telah ditetapkan.
    2. Bersama Ketua dan Ketua I menyusun konsep Rencana Kerja dan Pembiayaan pelayanan untuk diajukan di dalam Rapat Kerja Jemaat.
    3. Bersama Ketua menandatangani surat-surat yang menyangkut keuangan.
    4. Menyetor dan menerima keuangan kepada dan dari Bendahara PHMJ c.q. Kasir.
    5. Bertanggung jawab atas Administrasi Keuangan dan membuat laporan keuangan.
    6. Bertindak selaku pemegang Kas Kecil dari BPK yang bersangkutan.
  6. ANGGOTA PENGURUS
    Menjalankan tugas pada Bidang Masing-masing sesuai Pembidangan yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat.

Pasal 12
PENGADAAN PENGURUS BPK

  1. Syarat-syarat untuk dipilih sebagai Pengurus BPK adalah:
    1. Syarat Administratif
      1. Terdaftar selaku Warga Sidi Jemaat di GPIB Ekklesia dan bertempat tinggal dalam wilayah Pelayanan.
      2. Sekurang-kurangnya sudah 1 (satu) tahun men jadi Anggota Sidi Gereja.
      3. Terdaftar dalam Jemaat 6 (enam) bulan bagi Gereja Seasas, dan 1 (satu) tahun bagi yang tidak seasas.
      4. Jika sudah menikah dapat menunjukan surat Nikah Gereja dan Akte Nikah.
      5. Tingkat Pendidikan minimal SLTP.
    2. Syarat Kwalitatif
      1. Tidak berada dalam Penggembalaan Khusus.
      2. Memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada Kristus dan kesetiaan/loyal kepada GPIB.
      3. Sehat dan mampu melaksanakan tugas-tugas gereja selaku Pengurus BPK.
  2. Pengurus BPK Pelayanan Anak dipilih dari antara para Pelayan PA atau Warga Sidi Gereja dan memenuhi persyaratan pada ayat 1 pasal ini.
  3. Pengurus BPK Persekutuan Teruna dipilih dari antara para Pelayan Teruna atau Warga Sidi Gereja dan memenuhi persyaratan pada ayat 1 pasal ini.
  4. Pemilihan Pengurus BPK PA, PT, GP, PW, PKB dan LANSIA dapat saja dipilih dalam satu rapat Anggota dan disaksikan oleh PHMJ, atau ditunjuk oleh PHMJ dan diputuskan oleh Sidang Majelis Jemaat.
  5. Pengurus BPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Jemaat dan diteguhkan dalam suatu Ibadah Minggu.
  6. Pembina Teruna disyaratkan minimal berusia 5 (lima) tahun di atas usia anak layan.

Pasal 13
MASA TUGAS

  1. Masa Tugas Pengurus BPK sama dengan masa tugas Majelis Jemaat dan dapat dipilih kembali.
  2. Kepengurusan BPK dapat diganti setiap 2 ½ tahun.

Pasal 14
JABATAN RANGKAP

Demi pemerataan dan pemberdayaan Warga Sidi Gereja berdasarkan Karunia yang dianugerahkan Kritus, Kepala Gereja, maka:

  1. Pengurus BPK tidak dapat dirangkap oleh Anggota Majelis Jemaat dan sebaliknya
  2. Pengurus BPK tidak dapat merangkap sebagai Pengurus/Anggota Komisi.
  3. Pengurus BPK yang satu tidak dapat merangkap pada Pengurus BPK sebagai Pengurus BPK yang lain.

Pasal 15
PENGAKHIRAN ANGGOTA PENGURUS

  1. Seorang Anggota Pengurus BPK Jemaat dapat diakhiri jika selama 3 ( tiga ) bulan berturut-turut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa alasan yang dapat diterima.
  2. Pengakhiran diusulkan oleh Pengurus BPK sebagai Hasil Rapat dan dilaporkan kepada PHMJ.
  3. Pengakhiran tersebut pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Jemaat.

Pasal 16
PENGISIAN LOWONGAN

  1. Pengisian Lowongan Pengurus BPK dapat dilakukan apabila:
    1. Ada Anggota Pengurus yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, pindah keluar Wailah Pelayanan GPIB Ekklesia, menderita sakit menahun, atau meninggal dunia.
    2. Ada pemberhentian Pengurus seperti tersebut pada pasal 14 peraturan ini.
  2. Pengisian Lowongan Pengurus BPK harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 11 Peraturan ini.

 Pasal 17
TANGGUNG JAWAB

  1. Pengurus BPK ditugaskan untuk menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sebagai penjabaran PKUPPG GPIB dan merupakan bagian utuh dari Rencana Kerja Jemaat Ekklesia untuk disampiakan dalam Rapat Kerja Jemaat.
  2. Pengurus BPK mempertanggung-jawabkan tugas-tugasnya kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ.

 

BAB IV
LAIN-LAIN

Pasal 18
PERTEMUAN/RAPAT

  1. Pertemuan/Rapat dalam BPK dimaksudkan untuk membicarakan hal-hal tentang penyususnan Rencana Kerja.
  2. Membicarakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
  3. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai kajian untuk dijadikan pedoman peningkatan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Pasal 19
SURAT MENYURAT

  1. Surat menyurat yang ditujukan keluar Jemaat Ekklesia harus diketahui oleh PHMJ c.q. Ketua atau Sekretaris yang mebidangi dengan memakai nomor Surat keluar Majelis Jemaat dan diarsipkan dalam arsip Majelis Jemaat dan juga BPK yang bersangkutan.
  2. Surat menyurat yang bersifat ke dalam Jemaat, cukup ditandatangani oleh Pengurus BPK tersebut.

Pasal 20
SERAH TERIMA

  1. Serah Terima kepengurusan BPK dari lama ke baru dilakuikan dihadapan Anggota dan disaksikan oleh PHMJ.
  2. Naskah Serah Terima dilampiri dengan:
    1. Laporan kegiatan Pengurus BPK yang beraklhir masa tugasnya.
    2. Daftar nama Anggota BPK.
    3. Daftar Inventaris yang dimiliki.
    4. Laporan Keuangan dan Saldo Kas Kecil pada saat tutup buku Kas.
    5. Agenda dan Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar

Pasal 21
ALAT-ALAT PELAYANAN

  1. Demi kelancaran pelayanan dan komunikasi dengan sektor Pelayanan dapat saja dibentuk Koordinator Sektor sebagai anngota Pengurus.
  2. Untuk melaksanakan suatu kekgiatan sesuai dengan sifat dan bentuk kegiatannya, maka Pengurus BPK dapat membentuk Panitia Pelaksanan dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat c.q. PHMJ.

 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
PERUBAHAN

  1. Peraturan Pelaksanaan ini hanya dapat dirobah melalui Sidang Majelis Jemaat dengan memperhatikan Tata Gereja dan Peratruan-peraturan GPIB  yang berlaku.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksana Majelis Jemaat ini, diatur dalam petunjuk Pelaksana Majelis Jemaat, atau diautur dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat.

Pasal 23
PEMBERLAKUAN

Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat untuk selanjutnya disahkan oleh Majelis Sinode GPIB. 

 

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal: 1 Nopember 2004

Disahkan di oleh Majelis Sinode GPIB
Pada tanggal: 18 Nopember 2004